Lumajang,r-semeru.com//Bupati dan Wakil Bupati Lumajang, Thoriqul Haq dan Indah Amperawati mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang dengan agenda mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo melalui saluran Video Converence di Ruang Mahameru Kantor Bupati, Jum'at (14/08/2020).
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo menjelaskan bahwa tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Presiden menjelaskan bahwa APBN 2021 juga akan mengantisipasi ketidakpastian pemulihan ekonomi dunia, volatilitas harga komoditas, serta perkembangan tatanan sosial ekonomi dan geopolitik, juga efektivitas pemulihan ekonomi nasional, serta kondisi dan stabilitas sektor keuangan.
"Pelaksanaan reformasi fundamental juga harus dilakukan, reformasi pendidikan, reformasi kesehatan, reformasi perlindungan sosial, dan reformasi sistem penganggaran dan perpajakan. Dengan berpijak pada strategi tersebut, Pemerintah mengusung tema kebijakan fiskal tahun 2021, yaitu Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi," jelas presiden.
Lebih lanjut, Presien Jokowi menjelaskan bahwa rancangan kebijakan APBN 2021 diarahkan pada empat langkah strategis. Yakni, pertama mempercepat pemulihan ekonomi nasional akibat pandemi Covid-19 dan kedua mendorong reformasi struktural untuk meningkatkan produktivitas, inovasi, dan daya saing ekonomi. Langkah strategis selanjutnya mempercepat transformasi ekonomi menuju era digital dan keempat pemanfaatan dan antisipasi perubahan demografi.
Presiden menyampaikan bahwa pengelolaan utang yang hati-hati selalu dijaga Pemerintah secara konsisten. Pembiayaan defisit RAPBN tahun 2021 akan dilakukan melalui kerja sama dengan otoritas moneter, dengan tetap menjaga prinsip disiplin fiskal dan disiplin kebijakan moneter, serta menjaga integritas, kredibilitas, dan kepercayaan pasar surat berharga pemerintah.
"Komitmen pemerintah dalam menjaga keberlanjutan fiskal dilakukan agar tingkat utang tetap dalam batas yang terkendali. Pemerintah terus meningkatkan efisiensi biaya utang melalui pendalaman pasar, perluasan basis investor, penyempurnaan infrastruktur pasar Surat Berharga Negara (SBN), diversifikasi, dan mendorong penerbitan obligasi/sukuk daerah," jelasnya. (alief)
