Lumajang,r-semeru.com - Menjelang Pilkada, kebijakan stockpile terpadu yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang tampaknya lebih berfungsi sebagai alat pencitraan politik ketimbang solusi nyata bagi masyarakat dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Sejak diberlakukan, kebijakan ini tidak hanya gagal memberikan manfaat signifikan bagi daerah, tetapi malah berbalik merugikan rakyat dan menurunkan pendapatan daerah yang seharusnya bisa dimaksimalkan.
Stockpile Terpadu: Pencitraan Semata Menjelang Pilkada
Bunda Indah, calon bupati nomor 02, menyoroti dengan tajam kebijakan stockpile terpadu yang sepertinya hanya dijadikan alat untuk menarik perhatian publik menjelang Pilkada.
"Stockpile terpadu yang dipromosikan selama ini seakan menjadi kebijakan yang dirancang untuk pencitraan semata. Kenapa? Karena hasilnya justru merugikan rakyat dan tidak memberikan dampak positif terhadap PAD," tegas Bunda Indah dalam debat yang berlangsung pada 20 November 2024.
Selama masa implementasi stockpile terpadu, pendapatan pajak pasir justru menurun. Pada Agustus hingga Oktober 2023, ketika stockpile terpadu masih beroperasi, pendapatan pajak pasir tercatat sebesar Rp4.695.671.750,00. Namun, setelah kebijakan stockpile ditutup pada periode yang sama di tahun 2024, pendapatan pajak pasir melonjak menjadi Rp7.754.779.500,00. Apa yang terjadi ?. Faktanya, stockpile terpadu yang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah justru malah menurunkan kontribusi PAD.
Rakyat Terbengkalai, Ekonomi Terganggu
Keberadaan stockpile terpadu juga menimbulkan dampak sosial yang serius. Masyarakat yang tinggal di sekitar area stockpile terpadu mengalami penurunan kualitas hidup, dengan banyak warung dan usaha kecil yang terpaksa tutup karena kehilangan pelanggan. Apakah ini yang disebut pembangunan yang pro-rakyat ?.Warga yang bergantung pada aktivitas pasar lokal kini terpaksa menghadapi kenyataan pahit. Stockpile yang dibangun untuk mengatur pertambangan pasir malah menciptakan kesulitan bagi mereka yang mencari nafkah secara mandiri.
Pekerja di portal stockpile juga kehilangan pekerjaan mereka, sementara pemerintah daerah justru melanjutkan kebijakan yang tidak efektif ini. Kebijakan ini tidak hanya menyulitkan masyarakat, tetapi juga membebani pengusaha lokal yang ingin berkontribusi pada perekonomian daerah. Dari mana rakyat bisa diuntungkan jika kebijakan yang ada malah membuat mereka semakin kesulitan?
PAD Terus Menurun, Stockpile Hanya Untuk Citra Semata
Selain dampak sosial yang merugikan, kebijakan stockpile terpadu jelas telah gagal dalam meningkatkan PAD. Data menunjukkan bahwa saat stockpile terpadu aktif, PAD yang diterima daerah justru menurun. Jika stockpile terpadu benar-benar efektif, mengapa pendapatan pajak pasir justru melonjak setelah ditutup ? Jawabannya sederhana: kebijakan ini tidak memiliki dasar yang kuat dan hanya menjadi alat pencitraan untuk menutupi ketidakmampuan pengelolaan sumber daya yang ada.
Pemerintah Kabupaten Lumajang perlu berhenti mengandalkan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir pihak dan lebih fokus pada kebijakan yang bermanfaat untuk rakyat banyak. Lumajang butuh kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan masyarakat, bukan kebijakan yang hanya memanfaatkan moment politik untuk pencitraan menjelang Pilkada.
Saatnya Perubahan yang Berfokus pada Rakyat
Kebijakan stockpile terpadu yang hanya menguntungkan segelintir orang dan merugikan rakyat harus segera dihentikan. Lumajang membutuhkan perubahan kebijakan yang nyata, yang mengutamakan kemajuan ekonomi daerah, memperhatikan kesejahteraan masyarakat, dan mengoptimalkan PAD tanpa menambah beban bagi rakyat. Jangan biarkan kebijakan yang tidak efektif dan merugikan rakyat terus dipertahankan hanya demi kepentingan politik semata.
Sekarang saatnya untuk memilih pemimpin yang berfokus pada solusi konkret, bukan hanya pada pencitraan semata. Lumajang layak mendapatkan kebijakan yang benar-benar memperhatikan kepentingan rakyat dan meningkatkan pendapatan daerah secara berkelanjutan.
Oleh : gus bejo-red
