Jakarta,r-semeru.com – Proses rekrutmen pegawai PPK paruh waktu di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pusat, Kebayoran Baru, Jakarta, menuai kritik tajam. Sejumlah pelamar mempertanyakan transparansi seleksi setelah mereka tidak pernah mendapat panggilan atau pemberitahuan sejak melamar melalui jalur resmi. Dugaan praktik nepotisme dan kolusi pun semakin menguat di tengah minimnya keterbukaan dalam proses seleksi.
Seorang pelamar yang telah dua kali mengajukan lamaran mengaku kecewa dengan mekanisme rekrutmen yang dinilai tidak profesional dan cenderung tertutup.
"Saya melamar secara online sesuai prosedur resmi, tetapi tidak pernah dipanggil atau mendapat kejelasan dari pihak BPN. Sepertinya ada sesuatu yang tidak beres dalam proses ini," ujar seorang pelamar kepada media.Kamis (20/3/2024)
Menanggapi hal ini, Ketua Front Rakyat Revolusioner Anti Korupsi (FRRAK), Duel Syamson Sambernyawa, menegaskan bahwa tanpa koneksi atau hubungan keluarga, peluang untuk diterima di BPN sangat kecil.
"Kalau tidak ada koneksi atau keluarga di dalam, jangan berharap bisa masuk BPN! Di Indonesia, kolusi sudah mendarah daging. Sekalipun ada tim independen, tetap saja yang diterima adalah mereka yang punya hubungan dekat dengan pejabat di dalam," tegasnya.
Duel Syamson bahkan menantang pemerintah untuk membuka data pegawai BPN guna membuktikan adanya praktik nepotisme.
"Jika pemerintah serius ingin bersih, berikan saya akses ke data pegawai BPN. Saya yakin banyak hubungan keluarga di dalamnya!" tambahnya.
Ia pun mendesak Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri PAN-RB, Rini Widiyantini, KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian untuk turun tangan mengawasi proses rekrutmen di BPN agar lebih transparan dan profesional.
Sementara itu, saat dikonfirmasi, salah satu staf BPN hanya memberikan tanggapan singkat tanpa kejelasan lebih lanjut.
"Oh begitu ya, Pak. Coba nanti saya infokan ke Kepala Pusdatin," ujarnya singkat.
Minimnya transparansi ini semakin memperkuat dugaan bahwa praktik nepotisme dan kolusi masih mengakar kuat dalam birokrasi. Publik kini menanti langkah tegas pemerintah dalam memastikan bahwa proses rekrutmen di lembaga negara benar-benar berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan akuntabilitas, bukan sekadar ajang bagi mereka yang memiliki koneksi.
Kontributor : zakar
