Lumajang,R-Semeru.com - Dalam dinamika pemerintahan daerah, kehadiran LSM seperti LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) selalu dinanti untuk menjadi penjaga moral, sekaligus pengawas kebijakan yang berpihak pada rakyat. Namun, dalam polemik pengadaan motor untuk para kepala desa di Lumajang, suara LIRA terdengar... datar.
Wakil Bupati LIRA Lumajang, Dendik Zeldianto, memang telah menyampaikan pendapatnya. Dendik mengimbau agar kritik disampaikan dengan cara santun dan tidak menjadikan isu pengadaan motor sebagai alat menyerang individu atau pemerintah.
"Tapi di titik ini, rakyat justru menunggu lebih dari sekadar imbauan netralitas. Mereka menunggu sikap tegas," ujar H.Imron Fauzi, MPd pada awak media ini, Sabtu ( 19/4/2025)
H. Imron Fauzi,MPd menegaskan bahwa, "Ketika ada proyek senilai Rp20 miliar di Ranu Pane yang mubazir, ketika motor roda dua bermerek disebut langsung oleh pejabat publik tanpa kajian kebutuhan yang transparan, dan ketika dana SILPA hendak digunakan untuk belanja yang dinilai simbolik, maka publik berhak tahu, apa sikap LIRA?," tegasnya.
Menurutnya netralitas bukan berarti pasif. Dan kritik tajam bukanlah bentuk kebencian. Dalam demokrasi, kritik adalah bentuk kecintaan rakyat terhadap jalannya pemerintahan.
"LIRA, jika ingin tetap dipercaya sebagai _watchdog_ publik, harus berani berdiri bersama suara rakyat. Bukan hanya menjadi jembatan komunikasi, tapi juga *rem terhadap kebijakan yang tidak prioritas dan alarm atas potensi penyimpangan," imbuhnya.
"Karena kalau LIRA terlalu 'hati-hati' sampai melewatkan substansi, publik pun akan bertanya, masihkah LIRA bersama rakyat, atau justru sudah masuk angin?," tungkas Imron Fauzi.
Reporter : bas
