Probolinggo, r-semeru.com – Ratusan warga dari berbagai kecamatan di Kabupaten Probolinggo antusias menghadiri kegiatan Diseminasi Strategi Pengelolaan dan Pengawasan Keuangan Haji yang digelar oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Hj. Dini Rahmania di Auditorium Café Alino, Kraksaan, Probolinggo, Selasa (17/6/2025).
Acara ini menghadirkan sejumlah narasumber penting, seperti perwakilan dari Komite Investasi Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) RI, KH. Abd. Wasik Hannan (Syuriah PCNU Kota Kraksaan), serta H. Ahmad Fauzan Hafidzi (Sekjen PCNU setempat).
Dalam sambutannya, Hj. Dini Rahmania menekankan bahwa dana haji bukan sekadar urusan keuangan, tetapi menyangkut amanah besar dari umat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana yang mencapai triliunan rupiah adalah hal yang mutlak.
“Pengelolaan dana haji bukan hanya soal angka, ini adalah soal kepercayaan umat. Maka dari itu, pengawasan berlapis dari DPR, BPK, hingga publik sangat penting agar tidak ada ruang bagi penyimpangan,” tegas Hj. Dini.
Ia menjelaskan bahwa strategi pengelolaan dana haji berfokus pada tiga hal utama:
1. Menjaga keamanan investasi jangka panjang
2. Mensubsidi biaya haji agar tetap terjangkau
3. Meningkatkan pelayanan dan mendukung program kemaslahatan umat seperti pendidikan, sosial-keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Setiap rupiah adalah amanah umat yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di dunia tapi juga di akhirat,” tambahnya.
Perwakilan Komite Investasi BPKH juga memaparkan sejumlah strategi dan arah kebijakan investasi, termasuk pengembangan infrastruktur layanan haji di dalam dan luar negeri. Ia menegaskan bahwa BPKH selalu mengedepankan prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap syariah.
KH. Abd. Wasik Hannan turut mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah, lembaga pengelola, dan masyarakat dalam menjaga keberlangsungan ibadah haji yang aman dan nyaman bagi umat Islam Indonesia.
Acara berlangsung interaktif, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar keuangan haji, seleksi calon jemaah, hingga kualitas layanan di tanah suci.
Kegiatan ini merupakan bagian dari tugas Komisi VIII DPR RI dalam memberikan edukasi publik serta menjaring masukan langsung dari masyarakat terkait pengelolaan keuangan haji secara transparan dan berkeadilan.
Acara diakhiri dengan pemberian cinderamata dari Komite Investasi BPKH kepada Hj.Dini Rahmania dan sesi foto bersama.
Kontributor: dyt
