Jakarta,R-Semeru.com - Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mendorong penguatan sinergi komunikasi antar kementerian dan lembaga dalam upaya pemberantasan penyelundupan. Hal ini disampaikan dalam rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Desk Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyelundupan di Jakarta.
Rapat dipimpin oleh Asisten Deputi Intelijen dan Keamanan, Bina Masyarakat, dan Objek Vital Nasional, M. Sujono, mewakili Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Kegiatan ini melibatkan sejumlah instansi strategis yang memiliki peran penting dalam pengelolaan komunikasi publik dan pengawasan informasi di ruang digital.
“Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam pemberantasan penyelundupan dan pengamanan informasi di ruang digital. Dengan indikator yang terukur dan pelaporan yang rutin, kita dapat memastikan bahwa komunikasi publik yang dijalankan benar-benar memberi dampak positif,” ujar M. Sujono saat rapat.
Perwakilan dari Kantor Staf Presiden (KSP) dalam rapat tersebut menegaskan pentingnya alur narasi strategis yang terkoordinasi. Penyusunan narasi dinilai perlu dimulai dari KSP dan kemudian diperkuat oleh Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) agar penyampaian pesan kebijakan lebih berdampak di masyarakat.
Disampaikan, penyelundupan merupakan salah satu program prioritas Presiden. Pencegahannya sangat penting untuk menjaga keuangan negara dari potensi kerugian besar.
Prita Laura, perwakilan dari KSP menambahkan bahwa kinerja Satgas Koordinasi Media, Informasi, dan Ruang Siber perlu diukur berdasarkan dampak konkret di masyarakat, bukan sekadar dari jumlah publikasi yang dihasilkan.
“Indikator kinerja Satgas Media harus mencakup dampak nyata di masyarakat, bukan hanya sekadar jumlah publikasi,” ujar Prita.
Sementara itu, Kementerian Komdigi menyatakan komitmen penuh untuk mendukung Desk Koordinasi, termasuk dalam penguatan jejaring Bakohumas yang mencakup lebih dari 90 humas kementerian dan lembaga, serta mitra strategis di lapangan seperti penyuluh informasi dan kelompok masyarakat.
Rapat menghasilkan kesepakatan untuk melakukan pelaporan mingguan atas kegiatan Satgas, dengan tiga indikator utama kinerja (Key Performance Indicators/KPI), yaitu: tingkat publikasi sebagai ukuran sebaran pesan ke publik; monitoring isu dan pemberitaan sebagai indikator respons terhadap dinamika informasi; serta dampak terhadap masyarakat sebagai cerminan perubahan kesadaran dan perilaku.
Rapat ini diharapkan menjadi langkah konkret dalam mengintegrasikan kekuatan komunikasi strategis nasional guna mendukung agenda prioritas pemerintah, khususnya dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara dari ancaman penyelundupan.
SIARAN PERS NO.231/SP/JM.01.02/POLKAM/7/2025
Kontributor : ABK ACEH
