R_Semeru.com I Probolinggo – Komunitas Media Siber Probolinggo (KOMSIPRO) yang menaungi sejumlah media di Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, Rabu (17/12/2025).
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD tersebut menjadi wadah penyampaian aspirasi insan pers terkait penguatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran di lingkungan legislatif. Pertemuan dipimpin langsung oleh Muchlis, anggota Komisi I DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan berlangsung secara terbuka, interaktif, serta substantif.
Ketua KOMSIPRO, Ahmad Hilmidin, dalam penyampaiannya menegaskan pentingnya keterbukaan DPRD sebagai lembaga wakil rakyat. Menurutnya, media memiliki peran strategis sebagai pilar keempat demokrasi untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan optimal.
“Kami merasa perlu mengingatkan agar DPRD tidak terus berada di zona nyaman hingga melupakan fungsi pengawasan dan transparansi anggaran,” tegas Hilmidin.
Ia menambahkan, sebagai putra daerah, insan pers memiliki tanggung jawab moral untuk memberikan masukan konstruktif demi kemajuan Kabupaten Probolinggo. Hilmidin juga menyampaikan apresiasi atas sikap terbuka Komisi I DPRD dalam menerima aspirasi KOMSIPRO.
“Kami mengapresiasi Bapak Muchlis yang mendukung penuh upaya agar penggunaan anggaran di Kabupaten Probolinggo ke depan bisa jauh lebih transparan,” imbuhnya.
Dalam forum audiensi tersebut, KOMSIPRO menyampaikan empat poin tuntutan utama, yakni:
1. Keterbukaan Informasi Publik, khususnya terkait penggunaan anggaran dan capaian kinerja DPRD.
2. Peran Sekretariat Dewan (Sekwan) agar lebih proaktif membuka akses informasi bagi wartawan di lingkungan DPRD.
3. Pengawasan Dana Pokok Pikiran (Pokir) dengan menegaskan tidak boleh ada pemotongan oleh oknum anggota DPRD.
4. Pemerataan Anggaran Publikasi, sehingga tidak terpusat pada media internal, melainkan terbagi adil kepada seluruh media.
Menanggapi aspirasi tersebut, Muchlis menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kritik serta masukan yang disampaikan KOMSIPRO. Ia menilai kehadiran media justru menjadi pengingat penting bagi DPRD agar terus meningkatkan kinerja dan akuntabilitas.
“Kehadiran KOMSIPRO merupakan langkah positif agar anggota DPRD dapat terus berbenah dan meningkatkan kualitas pengawasan,” ujarnya.
Muchlis juga menekankan pentingnya kolaborasi antara legislatif dan media agar masyarakat dapat mengetahui kinerja nyata wakil rakyat. Ia bahkan mendorong insan pers untuk berani melaporkan jika menemukan indikasi penyimpangan anggaran, termasuk dugaan pemotongan dana Pokir.
“Jika ada temuan penyalahgunaan anggaran atau pemotongan Pokir oleh oknum anggota DPRD, silakan dilaporkan. Ini penting agar citra lembaga tidak tercoreng oleh ulah segelintir orang,” tegasnya.
RDP tersebut ditutup dengan komitmen bersama untuk menjaga komunikasi yang intensif dan berkelanjutan. Diharapkan, sinergi antara DPRD dan media mampu mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, informatif, dan berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Probolinggo.
Reporter: dyt
