R_Semeru.com | Probolinggo - Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2029 di Kota Probolinggo mulai dipersiapkan sejak dini. Hal itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, Senin (15/6) siang di Aula Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol).
Penandatanganan kerja sama tersebut menjadi momentum istimewa karena Pemerintah Kota Probolinggo tercatat sebagai daerah pertama di Jawa Timur yang menginisiasi kerja sama lebih awal sebagai bentuk komitmen memperkuat sinergi antarlembaga dalam menyongsong pesta demokrasi tahun 2029.
Kepala Bakesbangpol Kota Probolinggo Sonhadji menyampaikan, kerja sama tersebut menjadi landasan hukum sekaligus operasional dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu 2029 secara lebih berkualitas dan terencana.
"Melalui kerja sama ini, pemerintah berkomitmen memberikan dukungan penuh mulai dari aspek pendanaan, penyediaan fasilitas hingga integrasi program guna menyukseskan seluruh tahapan pemilu mendatang," ujarnya.
Menurut Sonhadji, fokus utama dari kemitraan tersebut adalah memperkuat sinergi antarinstansi dan meningkatkan efektivitas pelayanan publik kepada masyarakat. Dengan dimulainya kesepakatan ini, Kota Probolinggo berupaya membangun pondasi demokrasi yang kokoh melalui komunikasi dan koordinasi yang berkelanjutan.
Sementara itu, Ketua KPU Kota Probolinggo Radfan Faisal menjelaskan, pihaknya tengah menelaah berbagai rencana pembaruan sistem pemilu nasional, termasuk skema pemisahan jadwal pemilihan tingkat nasional dan daerah sebagaimana perkembangan regulasi terbaru.
Ia juga menyinggung pentingnya pemenuhan kuota keterwakilan perempuan oleh partai politik sesuai amanat konstitusi, sekaligus menegaskan bahwa KPU terus mempersiapkan diri menghadapi revisi Undang-Undang Pemilu dengan tetap berkoordinasi bersama pemerintah pusat guna memastikan kepastian hukum.
Di tingkat daerah, lanjut Radfan, sinergi dengan pemerintah kota akan diarahkan pada peningkatan literasi demokrasi dan partisipasi pemilih yang lebih substansial. Selain itu, perhatian khusus juga diberikan pada pemenuhan hak politik penyandang disabilitas serta pendidikan pemilih bagi generasi muda.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Kota Probolinggo atas dukungan sarana dan prasarana yang selama ini diberikan. Ke depan, kami berharap status gedung kantor yang saat ini digunakan dapat dihibahkan menjadi aset resmi KPU agar operasional kelembagaan semakin optimal dalam menghadapi tahapan Pemilu 2029," katanya.
Wali Kota Probolinggo Dokter Aminuddin menegaskan penandatanganan MoU ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan penyelenggara pemilu. Menurutnya, komunikasi yang baik antarinstansi menjadi kunci agar seluruh tahapan persiapan dapat berjalan sesuai ketentuan dan regulasi yang berlaku.
"Pemkot Probolinggo siap memberikan dukungan penuh demi terselenggaranya Pemilu 2029 yang aman, tertib dan berkualitas. Sinergi yang kuat antarpemerintah harus terus dibangun untuk menjaga stabilitas politik serta menjamin kelancaran transisi kepemimpinan di masa mendatang," ujarnya.
Wali kota juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian berbagai kendala administratif, termasuk persoalan lahan dan regulasi yang membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan. Seluruh perangkat daerah hingga tingkat kelurahan diminta untuk ikut berperan aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai bagian dari pendidikan politik dan penguatan demokrasi.
Penandatanganan nota kesepahaman ini menjadi bukti komitmen bersama antara Pemerintah Kota Probolinggo dan KPU Kota Probolinggo dalam membangun tata kelola pemilu yang lebih matang, terencana, serta berorientasi pada peningkatan kualitas demokrasi di daerah. Acara tersebut turut dihadiri kepala perangkat daerah terkait, para camat, jajaran KPU Kota Probolinggo serta sejumlah undangan lainnya.
Reporter: Agus
