R-SEMERU.COM | BANDUNG - Presiden ke-7 RI Joko Widodo akhirnya mengumumkan secara terbuka statusnya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) DPD PSI Kota Bandung, Sabtu-Minggu (26-27/09/2026).
Dalam agenda tersebut Jokowi menunjukkan Kartu Tanda Anggota (KTA) PSI bernomor S 337220257777777 dan menyebut dirinya telah bergabung sejak 14 Oktober 2025.
Ketua Harian DPP PSI Ahmad Ali mengonfirmasi, posisi strategis yang disiapkan untuk Jokowi bukan Ketua Umum. Jabatan Ketua Umum tetap dipegang Kaesang Pangarep, sementara Jokowi akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina.
" Mungkin tanggal 16 November 2026 nanti dia akan dikukuhkan sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia. Di saat Rapimnas dan hari ulang tahun PSI. Lokasinya di Surabaya," kata Ahmad Ali di Bandung.
Safari konsolidasi Jokowi bersama PSI tidak berhenti di Bandung. Setelah Rakorda Kota Bandung, agenda dilanjutkan ke Kabupaten Bekasi. Sebelumnya PSI juga menggelar konsolidasi di Bandar Lampung pada Juni 2026 dan di Kupang, NTT, pada Juli-Agustus 2026.
Wakil Ketua Umum PSI Andy Budiman menyebut kunjungan Jokowi ke daerah-daerah bertujuan memperkuat struktur partai hingga tingkat ranting dan memberi semangat kepada kader.
"Memang Pak Jokowi akan keliling nih buat PSI untuk memperkuat struktur, memberi semangat kepada kader dan pengurus," ujar Andy.
Di tengah konsolidasi itu, wacana revisi Undang-Undang Pemilu kembali mengemuka. Salah satu poin krusial adalah usulan kenaikan parliamentary threshold dari 4% menjadi 7%.
Wacana tersebut memunculkan dua perspektif. Di satu sisi, parpol besar menilai kenaikan threshold diperlukan untuk penyederhanaan partai dan stabilitas parlemen. Di sisi lain, parpol baru seperti PSI menilai kenaikan tersebut akan mempersulit partai kecil untuk lolos ke Senayan.
Analis menilai strategi PSI untuk meraup suara di luar Pulau Jawa menjadi kunci. Dengan sistem proporsional berbasis daerah pemilihan, penguasaan dapil luar Jawa yang persaingannya relatif tidak seketat di Jawa, dinilai dapat menjadi jalan untuk menembus ambang batas parlemen.
Isu politik lain seperti polemik ijazah juga masih membayangi dinamika politik nasional dan berjalan beriringan dengan pertarungan regulasi pemilu menuju 2029.
Reporter: harto & tim
