Probolinggo,R-semeru.com -- Bergulirnya polemik kurang baik di lingkungan Instansi Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Terkait penggerebekan oknum Guru yang main serong atau selingkuh dengan Pria Idaman Lain (PIL), mendapat reaksi keras dari organisasi Ikatan Wartawan Probolinggo (IWP), Provinsi Jawa Timur.
Jamaludin Sekretaris IWP menunggu ketegasan Bupati Probolinggo, agar segera memberikan sanksi tegas kepada oknum guru yang digrebek suaminya sendiri disaat sedang asyik kencan dengan pria lain diperumahan Pajarakan Land, beberapa waktu lalu.
“Tentunya saya berharap, agar Bapak Bupati Probolinggo dapat menindak tegas terhadap kedua pasangan yang diduga sama sama ASN tersebut atas nama (N dan B). Saya minta agar keduanya dipecat, bukan hanya sekedar dibebas tugaskan," ucap Jamal, Senin (17/10/2022).
Jamal juga menambahkan, bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo telah berkirim surat kepada Bupati Probolinggo terkait permasalahan ini.
"Kepala dinas pendidikan kabupaten probolinggo sudah bersurat kepada Bupati Probolinggo (Drs. HA. Timbul Prihanjoko). Namun, kami sangat menyayangkan kinerja bupati yang terkesan sangat lemah dalam menindak lanjuti kasus ini, karena hingga saat ini Bupati Probolinggo masih membiarkan oknum ASN yang sudah viral di media sosial terkait kasus perselingkuhan tanpa adanya tindakan nyata sama sekali yang memuaskan,"tambahnya.
Sekjen IWP Jamaluddin, berharap kepada Bupati Probolinggo agar segera menindak tegas selingkuh tersebut, jangan sampai publik menganggap Bupati Probolinggo 'Bungkam' dengan kasus perselingkuhan oknum guru SD Negeri 2 Brani Wetan yang digrebek suaminya sendiri dalam keadaan tanpa memakai sehelai benangpun.
"Kami berharap, Bupati Probolinggo (Drs. HA. Timbul Prihanjoko), harus mengambil langkah cepat dan tepat kepada oknum guru PNS yang berselingkuh tersebut, agar tidak menimbulkan prasangka buruk dalam pemikiran publik terhadap Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Probolinggo," harap Jamal.
Jamaluddin menyatakan, sudah saatnya Bupati Timbul bertindak tegas dan tidak bertele tele, karena jika tidak dibarengi dengan tindakan tegas, maka praktik enak sedap itu akan terus saja berlangsung.
“Kalau hanya sekedar himbauan namun tidak tidak dibarengi dengan tindakan tegas, maka jangan harap lingkungan pemerintah daerah akan menjadi bersih dari kasus amoral,"pungkasnya.* (HD-Tim)
