Lumajang,R-Semeru.com -- Mitigasi bencana tidak lagi cukup hanya dengan respons cepat saat darurat terjadi. Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemerintah Kabupaten Lumajang kini memperkuat langkah antisipatif melalui pemasangan rambu kebencanaan di desa-desa rawan bencana, sebagai bagian dari sistem peringatan dini berbasis komunitas.
Senin (14/7/2025) lalu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur bersama BPBD Kabupaten Lumajang melakukan survei teknis di dua desa prioritas: Desa Kutorenon (Kecamatan Sukodono) dan Desa Sidorejo (Kecamatan Rowokangkung). Kedua desa ini dikenal sebagai wilayah dengan kerentanan tinggi terhadap banjir musiman.
Plt. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kabupaten Lumajang, Erry Wahyu Kartika, menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam membangun kesiapsiagaan kolektif melalui pendekatan visual dan praktis di lapangan.
“Pemasangan rambu kebencanaan bukan hanya upaya memenuhi standar mitigasi, tetapi juga bagian dari pendidikan publik tentang pentingnya kesiapan saat bencana datang. Ini bentuk nyata sinergi antara provinsi dan kabupaten dalam memperkuat sistem peringatan dini,” tegas dia saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Rabu (16/7/2025).
Tahun ini, Kabupaten Lumajang mendapat alokasi sebanyak 140 rambu kebencanaan dari BPBD Provinsi Jawa Timur. Rambu tersebut terdiri dari 70 rambu jalur evakuasi, 20 rambu peringatan, 10 papan titik kumpul, serta 40 papan imbauan keselamatan.
Kelima desa yang akan menerima fasilitas ini meliputi Desa Nguter, Kutorenon, Selokbesuki, Bondoyudo, dan Sidorejo. Namun, berdasarkan hasil survei awal, Desa Kutorenon dan Sidorejo menjadi prioritas pemasangan karena sering terdampak banjir akibat rendahnya kontur wilayah dan padatnya permukiman.
Dalam peninjauan lapangan, tim gabungan juga mengevaluasi keberadaan rambu-rambu lama yang kondisinya dinilai tidak lagi layak fungsi. Banyak di antaranya telah memudar, tertutup vegetasi, atau terpasang di lokasi yang kurang strategis, sehingga mengurangi efektivitasnya sebagai media peringatan darurat.
“Beberapa rambu lama perlu diganti total. Kami juga merekomendasikan penyesuaian lokasi agar papan-papan tersebut mudah terlihat dan bisa segera dibaca masyarakat ketika situasi darurat terjadi,” tambah Erry.
Survei ini turut melibatkan pihak vendor pelaksana yang ditunjuk oleh BPBD Provinsi Jatim untuk menyesuaikan aspek teknis seperti elevasi tanah, jarak pandang, serta rute evakuasi aktual. Semua tahapan ini dilakukan untuk memastikan bahwa papan rambu terpasang dengan standar visibilitas tinggi dan aksesibilitas maksimal.
Erry menekankan bahwa peran rambu kebencanaan sangat krusial, khususnya dalam situasi darurat di mana waktu menjadi faktor penentu keselamatan. Oleh karena itu, ia mengajak masyarakat untuk tidak menganggap papan rambu sekadar ornamen publik.
“Rambu-rambu ini bukan papan biasa. Ia adalah pemandu hidup dalam kondisi krisis. Menjaga keberadaannya adalah bentuk kontribusi nyata setiap warga terhadap ketangguhan komunitas,” ujarnya.
Pemasangan fisik papan rambu dijadwalkan dimulai dalam beberapa pekan ke depan, setelah seluruh proses survei, verifikasi ulang titik, dan finalisasi desain rampung dilakukan. Proyek ini juga mencerminkan penerapan nyata dari amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yang menempatkan masyarakat sebagai subjek utama dalam sistem mitigasi risiko.
BPBD Kabupaten Lumajang juga berharap agar edukasi visual ini bisa dilanjutkan dengan simulasi kebencanaan dan pelatihan evakuasi di desa-desa penerima, guna membentuk ekosistem sadar risiko yang kokoh dari hulu hingga hilir.
Langkah ini sekaligus menjadi cerminan pergeseran paradigma mitigasi bencana di Indonesia, dari responsif menuju preventif. Kabupaten Lumajang menunjukkan bahwa kepemimpinan lokal yang adaptif mampu menjawab tantangan iklim ekstrem dan meningkatkan kesiapan komunitas dari akar rumput.
Reporter : alief
