R_Semeru.com | Sidoarjo - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo kembali mencatatkan prestasi membanggakan di bidang tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut, Pemkab Probolinggo berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dilakukan langsung oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin kepada Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris dan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma di Auditorium BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Sidoarjo, Jum’at (29/5/2026).
Turut mendampingi dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto, Inspektur Kabupaten Probolinggo Imron Rosyadi, Kepala BPPKAD Kabupaten Probolinggo Kristiana Ruliani dan Sekretaris DPRD Kabupaten Probolinggo Yulius Christian.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menerima LHP atas LKPD tahun 2025 dengan opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin. (Foto : Ist)
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris menyampaikan rasa syukur atas capaian opini WTP ke-13 yang berhasil dipertahankan secara konsisten oleh Pemkab Probolinggo. “Alhamdulillah Kabupaten Probolinggo kembali mendapatkan opini WTP yang ke-13. Ini menjadi catatan yang baik dan merupakan bentuk kinerja dari teman-teman OPD yang telah bekerja keras sehingga kita bisa mempertahankan capaian ini,” katanya.
Menurut Bupati Haris, raihan WTP bukan hanya sekadar penghargaan administrasi, tetapi juga menjadi indikator tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan transparan. Karena itu, diharapkan seluruh OPD terus menjaga komitmen dalam pengelolaan keuangan yang akuntabel.
“Kami berharap tata kelola, terutama keuangan daerah, bisa terus terpantau dengan baik. Evaluasi dari BPK menjadi bahan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem kinerja dan laporan keuangan di Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.
Bupati Haris juga mengucapkan terima kasih kepada BPK Jawa Timur yang dinilai banyak membantu pemerintah daerah dalam proses evaluasi dan pembinaan pengelolaan keuangan.
“Kami sangat berterima kasih kepada BPK Jawa Timur, khususnya kepada Kepala BPK Jatim. Apa yang dilakukan BPK selama pemeriksaan justru membantu kami sebagai Bupati untuk mengevaluasi kinerja seluruh OPD,” terangnya.
Lebih lanjut Bupati Haris menegaskan seluruh OPD diminta kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung dan tidak menutup-nutupi data yang dibutuhkan tim auditor BPK. “Saya selalu menyampaikan jangan pernah ada yang ditutup-tutupi dan jangan mempersulit proses pemeriksaan BPK. Semua OPD wajib kooperatif dalam memberikan data karena hasil evaluasi eksternal ini sangat penting untuk perbaikan ke depan,” tambahnya.
Bupati Probolinggo dr. Mohammad Haris bersama para Bupati dan Wali Kota di Jawa Timur sebagai penerima opini WTP dari BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur. (Foto : Ist)
Sementara Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma turut memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemkab Probolinggo dalam mempertahankan opini WTP untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut.
“Kami selaku lembaga legislatif DPRD Kabupaten Probolinggo memberikan ucapan selamat kepada pemerintah daerah yang sudah secara konsisten berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian untuk yang ke-13 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Oka Mahendra Jati Kusuma menerima LHP atas LKPD tahun 2025 dengan opini WTP dari Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Timur Yuan Chandra Djaisin. (Foto : Ist)
Menurut Oka, capaian tersebut menjadi bukti komitmen pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola keuangan yang baik, transparan dan akuntabel. “Namun demikian, kita semua tidak boleh berpuas diri atas segenap opini yang sudah kita terima. Kita harus semakin semangat untuk memberikan manfaat dan dampak kepada masyarakat Kabupaten Probolinggo,” tungkasnya.
Reporter: Ag
