R_Semeru.com | Lumajang - Ratusan Mahasiswa yang tergabung dalam Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), dan Aliansi Badan Eksektutif Mahasiswa ( BEM) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor DPRD Kabupaten Lumajang, Jawa- Timur, Kamis (18-6-2026).
Dalam aksinya mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan dan kritik terhadap berbagai kebijakan nasional maupun kondisi pembangunan daerah yang dinilai berkaitan langsung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.
Ketua PC PMII Kabupaten Lumajang Saiful Hadi menyampaikan sedikitnya empat isu utama yang menjadi perhatian mahasiswa. Menurutnya, persoalan tersebut berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat dan pembangunan daerah.
"Yang pertama adalah kenaikan BBM. Nantinya hal itu juga akan berimbas kepada BBM subsidi dan tentu berpengaruh terhadap masyarakat luas," ujar Saiful Hadi.
Ia juga menyoroti pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP). Menurutnya, program MBG yang awalnya diharapkan mampu menjadi solusi dalam menekan angka stunting justru menghadapi berbagai persoalan yang perlu mendapat perhatian serius.
"Yang kedua adalah MBG dan KDMP. Kita ketahuiu bersama bahwa Program MBG tahun 2026 yang seharusnya menjadi harapan untuk menekan stunting, justru muncul berbagai persoalan yang menjadi sorotan publik. Salah satu contohnya adalah kasus yang menjerat pejabat di tingkat nasional. Ini harus menjadi evaluasi bersama," ungkapnya.
Selain itu, Saiful juga menyoroti kondisi ekonomi nasional yang dipengaruhi oleh nilai tukar dolar terhadap rupiah.
"Yang ketiga adalah kenaikan harga dolar. Ini juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi dan fiskal kita," lanjutnya.
Tidak hanya isu nasional, mahasiswa juga menyoroti kondisi infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang yang dinilai masih membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
"Yang keempat adalah infrastruktur jalan di Kabupaten Lumajang. Kita ketahui bersama masih banyak ruas jalan kabupaten yang mengalami kerusakan cukup signifikan dan hingga saat ini masih belum ada tindak lanjut yang maksimal dari pemerintah daerah. Karena itu kami berkomitmen bersama DPRD Kabupaten Lumajang untuk mengawal pembangunan dan tuntutan yang telah kami sampaikan, termasuk fakta integritas yang sudah diserahkan," tegas Saiful.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, Hj. Oktafiyani, SH.,MH menyatakan bahwa aksi penyampaian pendapat mahasiswa merupakan bagian dari proses demokrasi yang harus dihargai dan dikawal bersama.
"Ini adalah bentuk demokrasi. Apabila ada isu-isu yang menurut masyarakat tidak benar, memang harus diluruskan, dievaluasi, dan diawasi bersama. Kami menyambut baik karena teman-teman mahasiswa dan aliansi memiliki respons yang sama dengan kami, yaitu sama-sama mengawasi jalannya kebijakan," ujar Oktafiyani.
Terkait tindak lanjut atas tuntutan yang disampaikan mahasiswa, Oktafiani menjelaskan bahwa DPRD Lumajang akan meneruskan aspirasi tersebut kepada lembaga yang berwenang di tingkat pusat.
"Ini merupakan bentuk rekomendasi. Karena sebagian besar yang disampaikan merupakan kebijakan pemerintah pusat, bukan kebijakan DPRD. Oleh karena itu, tuntutan dan aspirasi dari teman-teman mahasiswa akan kami kirimkan kepada DPR RI, kementerian terkait, dan lembaga yang berwenang agar menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi," tungkas Oktafiyani.
Audiensi tersebut berlangsung dalam suasana kondusif dan diakhiri dengan penyerahan dokumen tuntutan dari mahasiswa kepada DPRD Kabupaten Lumajang sebagai bentuk komitmen bersama dalam mengawal berbagai isu yang menjadi perhatian masyarakat.
Reporter: alief
