R_SEMERU.COM | Lumajang - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lumajang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2026.
Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang dan dipimpin oleh Wakil Ketua III DPRD Kabupaten Lumajang, H. Sudi, pada Kamis (16/7/2026).
Foto: Wakil Ketua III DPRD Lumajang H. sudi
Rapat paripurna dihadiri oleh Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma,S.H, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Lumajang, Sekretaris Daerah, Kepala Perangkat Daerah, serta para tamu undangan. Agenda ini menjadi tahapan awal pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki pembahasan bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma,S.H mewakili Bupati Lumajang menyampaikan Nota Keuangan terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026.
Foto: Wakil Bupati Kabupaten Lumajang Yudha Adji Kusuma, S.H
Penyampaian tersebut memuat arah kebijakan perubahan anggaran yang disusun untuk menyesuaikan perkembangan pendapatan daerah, kebutuhan belanja prioritas, serta hasil evaluasi pelaksanaan APBD pada semester pertama tahun 2026.
Mas Yudha menjelaskan bahwa perubahan anggaran disusun agar pemerintah daerah mampu merespon perkembangan kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan berbagai program prioritas tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.
Menurutnya penyesuaian tersebut menjadi langka strategis agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program, tetapi juga menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat.
"Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 diharapkan mampu menyelesaikan program prioritas pembangunan daerah, peningkatan kualitas pelayanan dasar, penguatan infrastruktur daerah, percepatan pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, pengendalian inflasi daerah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pemberdayaan UMKM dan sektor pertanuan," ungkap Mas Yudha.
Ia menuturkan, berbagai sektor tersebut dipilih karena memiliki keterkaitan langsung dengan kualitas hidup masyaraka. Layanan pendidikan dan kesehatan yang semakin baik, infrastruktur yang mendukung mobilitas, penguatan ekonomi madyarakat, hingga pengendalian inflasi menjadi fondasi penting dalam menjaga kesejahteraan warga.
Selain itu, penguatan sektor pertanian dan UMKM juga menjadi perhatian karena keduanya merupakan penopang utama perekonomian masyarakat di Kabupaten Lumajang. Pemerintah daerah berharap dukungan anggaran yang lebih tepat sasaran dapat meningkatkan produktifitas, membuka peluang usaha, serta memperluas kesempatan kerja.
Mas Yudha menambahkan, percepatan penurunan stunting dan pengentasan kemiskinan tetap menjadi agenda penting yang memer l ukan sinergi berbagai perangkat daerah. Melalui P-APBD, pemerintah berupaya memastikan program-program tersebut memiliki dukungan anggaran yang memadai agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas.
Ia berharap pembasan Raperda Perubahan APBD dapat berjalan tepat waktu sehingga pelaksanaan program prioritas tidak mengalami keterlambatan. Menurutnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci agar setiap kebijakan anggaran mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.
Melalui rapat paripurna ini, DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya untuk menjalankan fungsi penganggaran secara transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Pembahasan Perubahan APBD diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan pelayanan publik di Kabupaten Lumajang.
Reporter: elly
