R_SEMERU.COM | PROBOLINGGO — Pemerintah Kota Probolinggo menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi digital serta mewujudkan tata kelola pemerintahan berbasis data. Langkah strategis ini ditempuh guna memastikan pembangunan daerah berjalan secara terukur, responsif, dan memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Komitmen tersebut dipaparkan oleh Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, dalam Kuliah Umum Magister Ilmu Administrasi Publik Universitas Terbuka (UT) yang digelar secara daring, Sabtu (19/9/2026).
Mengangkat isu sustainable governance, forum ini menggarisbawahi pentingnya integrasi antara teori manajemen publik dan praktik pemerintahan di lapangan.
Wali Kota Probolinggo, dr. Aminuddin, menegaskan bahwa pemanfaatan teknologi di jajaran birokrasi bukan sekadar formalitas modernisasi sistem. Digitalisasi harus difungsikan sebagai instrumen utama untuk efisiensi, evaluasi, dan pemantauan program kerja secara terintegrasi.
“Transformasi digital bukan sekadar mengubah sistem menjadi digital, melainkan bagaimana teknologi memperkuat sistem pemerintahan sehingga proses pembangunan menjadi lebih cepat, terukur, dan responsif terhadap kebutuhan warga,” ujar Aminuddin.
Prinsip tersebut sejalan dengan paradigma New Public Management yang menuntut birokrasi yang lebih efisien, reliabel, dan adaptif. Rektor Universitas Terbuka, Ali Muktiyanto, menilai sinergi antara akademisi dan praktisi pemerintahan sangat krusial untuk memvalidasi teori administrasi publik dalam menjawab tantangan nyata di masyarakat.
Perencanaan Jangka Panjang Berbasis Data menuju 2045
Tidak berhenti pada pelayanan publik harian, Pemkot Probolinggo juga mematangkan rancangan pembangunan jangka panjang menuju tahun 2045. Melalui pemanfaatan fitur dashboard pimpinan, perencanaan daerah kini diwajibkan berbasis pada integrasi data historis, capaian riil, serta proyeksi kebutuhan masa depan.
Melalui pendekatan berbasis data (data-driven decision making), Pemkot Probolinggo menargetkan penguatan di tiga sektor utama: modernisasi infrastruktur, peningkatan mutu pelayanan publik, dan pemulihan serta penguatan ekonomi kerakyatan. Langkah komprehensif ini diharapkan mampu menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan keadilan sosial dan tata kelola pemerintahan yang berkelanjutan di level daerah.
Reporter: agus
