Lumajang,r--semeru.com// Bupati Lumajang Thoriqul Haq, menyampaikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang terhadap Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (P-APBD) Kabupaten Lumajang Tahun Anggaran 2020 pada Rapat Paripurna II Lanjutan DPRD Kabupaten Lumajang, di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Lumajang, Jum'at (21/8/2020).
Terkait pendidikan, Bupati menjelaskan pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan fasilitas IT jenjang SMP Negeri dan Swasta untuk kelancaran pelaksanaan UNBK secara bertahap sesuai dengan kemampuan APBD Kabupaten Lumajang. Sementara untuk kesejahteraan para guru honorer, pemerintah tetap berkomitmen untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraanya, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaannya.
Soal pelayanan kesehatan, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah berupaya untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan di seluruh Puskesmas di Kabupaten Lumajang. Hal itu sudah terlihat pada tahun 2020, semua Puskesmas telah mendapatkan akreditasi, merujuk pada pelayanan kesehatan yang sesuai dengan standar pelayanan yang telah diterapkan. Selain itu, Pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19 termasuk kebutuhan obat, APD, dan kebutuhan lainnya, untuk tambahan insentif tenaga kesehatan telah dialokasikan Kementrian Kesehatan Pusat.
Disisi lain, untuk mendukung Smart City, Pemerintah telah memanfaatkan sistem informasi elektronik/ aplikasi yang digunakan perangkat daerah secara terpadu. Misalnya, aplikasi perencanaan (E-Planing) yang telah terintegrasi dengan aplikasi penganggaran (E-Budgeting), sementara untuk informasi, sudah ada 40 Website yang terintegrasi dengan sistem layanan pengaduan masyarakat, layanan permohonan informasi melalui PPID dan sistem E Sakip.
Terkait keamanan dan kriminalitas, pemerintah telah menjalin komunikasi dan terus berkoordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Lumajang, melaksanakan operasi tiga pilar rutin pada sasaran daerah rawan begal dan pencurian hewan dengan melibatkan unsur TNI-Polri, sekaligus memotivasi SKD untuk aktif dalam melakukan tugas pengamanan dan penjagaan daerah masing-masing.
Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Lumajang, Indah Amperawati juga menyampaikan jawaban pemerintah dalam hal peningkatan IPM. Wabup menjelaskan Pemerintah telah menjalin kerjasama dengan sejumlah perguruan tinggi untuk melaksanakan pembelajaran di Kabupaten Lumajang. Peningkatan IPM masih menjadi salah satu prioritas pembangunan di dalam APBD Tahun Anggaran 2021.
"Terkait saran untuk duduk bersama dan urun rembuk dengan DPRD Kabupaten Lumajang, kami ucapkan terima kasih, saran tersebut akan segera kami tindaklanjuti dengan OPD terkait," terangnya.
Wabup berharap sidang-sidang lanjutan melalui rapat-rapat TAPD dan Badan Anggaran DPRD berjalan dengan baik, sehingga memperoleh hasil yang memberikan manfaat bagi masyarakat Lumajang. (al- team).
