Probolinggo,r-semeru.com -- Kunjungan Silaturahim Pimpinan Daerah (PD) Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia Probolinggo ke Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Probolinggo, disambut baik oleh Ketua Komisi IV Slamet Riadi (Fraksi PPP) dan Hafiludin Faqih (Fraksi Gerindra) di ruang pertemuan dewan, Rabu (22/2/2023).
Kedatangan rombongan PGM Indonesia yang diketuai oleh Hidayatullah membawa 6 Orang pengurus, diantaranya Shaleh,S.Pd (Ketua 1), Muryama, M.Pd (Ketua 2), Noqti Nuril Khovi (Sektum), Bukhari Muslim dan Muksi, S.Pd merupakan rangkaian agenda kegiatan untuk mengenalkan PGM Indonesia Probolinggo sekaligus usaha nyata untuk mewujudkan visi misi organisasi.
Turut hadir pula bersama PD PGM Indonesia dari Kementerian Agama (Kemenag) Kab. Probolinggo yang diwakili oleh Kasi Pendidikan Madrasah Drs. Moh Barzan dan Massajo dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Probolinggo.
"Saya bersyukur dan berterima kasih kepada PGM Indonesia, Kemenag dan Disdikdaya Kabupaten Probolinggo atas kunjungannya ke Kantor DPRD. Ini pertama kalinya ada organisasi Profesi dan dua Kementerian duduk bersama dengan kami untuk membahas isu dan perkembangan sekitar dunia pendidikan, silahkan nanti untuk menyampaikan aspirasinya secara bergantian demi kemajuan pendidikan di Kabupaten Probolinggo," tutur Ketua Komisi IV Slamet Riadi saat memberikan sambutan.
Mengawali penyampaian, Hidayatullah selaku Ketum PGM Indonesia Probolinggo menjelaskan secara singkat maksud kunjungan dan point penting aspirasi guru madrasah.
"Kedatangan kami ini merupakan agenda silaturahim organisasi, agar PGM Indonesia Probolinggo yang baru dilantik, Sabtu (21/1/2023) diketahui keberadaannya. Disamping itu, kami juga berharap nasib guru madrasah dan isu permasalahan terkait kesejahteraan guru madrasah mendapatkan perhatian pemerintah lewat penyampaian aspirasi ke DPRD," jelasnya.
Senada, Moh. Barzan juga menyampaikan permasalahan terkait Tunjangan Profesi Guru (TPG) terhutang tahun 2018/2019, mekanisme perekrutan sertifikasi guru yang panjang, dan perolehan PIP Siswa madrasah yang jauh kuotanya dibanding siswa di Sekolah umum.
"Kami sangat tersentuh ketika turun ke madrasah, melihat perjuangan guru madrasah dengan gaji minimalis, mendengarkan keluhan mereka terkait TPG terhutang dan TF, serta kouta PIP yang tidak sebanding. Maaf, kami hanya pelaksana kebijakan, semua pengajuan sudah online. Untuk TPP terhutang menunggu audit BPKP yang mana Kabupaten Probolinggo no 7 antriannya, sedangkan yang sudah selesai diaudit ada 6 Kabupaten di Jawa Timur, InsyaAllah bulan Maret ini Kabupaten Probolinggo, dari hasil audit itu baru kita bisa mengajukan pencairan ke atasan, mohon doanya dan bersabar," ungkap Barzan.
Di tempat yang sama, Pihak Disdikdaya juga menyampaikan selamat dan sukses atas terbentuknya wadah profesi guru madrasah, tentu harapannya bisa bersinergi dalam kemitraan, di disdikdaya ada PGRI, HIMPAUDI, IGTKI, dll. terimakasih kepada Ketua Komisi IV dan PGM Indonesia yang telah memfasilitasi kami semua sehingga bisa duduk bersama.
"Terima kasih kepada PGM Indonesia dan Bapak Dewan, dengan duduk bersama kita bisa mengetahui permasalahan di masing masing lembaga dan tidak saling mencurigai, Benar kata Kemenag, kami juga hanya pelaksana kebijakan. Kami juga punya permasalahan tentang nominal honor guru PAUD yang masih jauh dibawah standar, semoga dengan duduk bersama, Para wakil rakyat mau menampung aspirasi dan menindak lanjuti," ucap Massajo.
Mendengarkan semua aspirasi yang disampaikan, Ketua Komisi IV berjanji akan membawa aspirasi tersebut keruang rapat Dewan agar semua permasalahan dapat diselesaikan dan dicarikan solusi terbaik.
"Kami berjanji akan membawa aspirasi semuanya ke rapat Dewan agar ada solusi permasalahannya, karena aspirasi semua yang hadir juga termasuk aspirasi rakyat, kami sebagai wakil rakyat berkewajiban menampung dan menindak lanjuti," pungkasnya.(*)
Reporter : Hdyt/Tim
