Surabaya, r-semeru.com – Pimpinan Wilayah Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia) Jawa Timur, Hudri, S.Ag., M.Pd.I., bersama Pimpinan Pusat (PP) PGM Indonesia, Gus Najiullah, serta jajaran pimpinan daerah dari berbagai kabupaten/kota, melakukan audiensi dengan Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur pada Kamis (24/4/2025).
Audiensi ini merupakan bagian dari ikhtiar kolektif PGM Indonesia dalam memperjuangkan hak dan kesejahteraan para guru madrasah di Jawa Timur.
Dalam pertemuan tersebut, PGM Indonesia menyampaikan empat poin utama kepada Komisi E:
1. Pengangkatan Guru Madrasah sebagai PPPK Kemenag
PGM meminta dukungan DPRD agar guru madrasah yang telah memenuhi syarat dan terdaftar di SIMPATIKA dapat diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh Kementerian Agama.
2. Percepatan Sertifikasi Guru
Dorongan agar proses pemanggilan sertifikasi dipercepat bagi guru-guru yang sudah lama menunggu, guna meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan mereka.
3. Pencairan TPP yang Masih Terhutang
PGM sangat berharap realisasi pembayaran Tunjangan Profesi Pendidik (TPP) yang hingga kini masih tertunda.
4. Kesetaraan Perlakuan antara Madrasah dan Sekolah Umum
Ditekankan bahwa madrasah harus mendapat perlakuan yang setara dalam hal anggaran, fasilitas, kuota PIP, dan berbagai kebijakan pemerintah lainnya.
Ketua PW PGM Indonesia Jatim, Hudri, menyatakan bahwa perjuangan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang PGM dalam meningkatkan martabat guru madrasah dan kualitas pendidikan.
“Kami berharap Komisi E bisa menjadi jembatan aspirasi kami kepada pemerintah pusat dan Kemenag,” ujarnya.
Wakil Ketua Komisi E DPRD Jatim, Hikmah Bafaqih, M.Pd., menyambut baik aspirasi tersebut. Ia menegaskan komitmen Komisi E untuk mengawal dan memperjuangkan isu-isu yang disampaikan.
“Kami mengapresiasi perjuangan para guru madrasah. Semua poin akan kami bawa ke forum resmi bersama pihak terkait, termasuk Kemenag dan Pemprov Jatim. Komisi E berkomitmen agar madrasah tidak lagi dipandang sebelah mata,” ujarnya.
Ia juga menambahkan, “Pertemuan ini membantah paradigma lama yang menganggap madrasah tidak penting. Kami ingin membangun pemahaman di Pemprov Jatim bahwa madrasah, termasuk guru, sarana, dan siswanya, juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah.”
Sementara itu, PP PGM Indonesia berharap audiensi ini menjadi langkah awal sinergi antara legislatif dan para pejuang pendidikan madrasah demi masa depan pendidikan yang lebih adil.
“Pesan kami, bangunlah komunikasi yang baik dengan Kemenag dan pemda. Perbaiki data EMIS serta administrasi madrasah, dan ikuti program-program yang telah dicanangkan,” tutupnya.
Reporter: Hdyt
