Foto : Pimpinan Rapat Solikin,SH Wakil Ketua II
DPRD Kabupaten Lumajang
Lumajang,R-Semeru.com - DPRD Kabupaten Lumajang, Provinsi Jawa Timur menggelar Rapat Paripurna II Lanjutan, dengan agenda Penyampaian Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD T.A 2024. Rapat Paripurna dipimpim oleh Wakil Ketua II DPRD (Solikin, SH.) dihadiri para Pimpinan DPRD Anggota DPRD Kabupaten Lumajang, bersama Bupati Lumajang dan Wakil Bupati Lumajang , beserta Jajaran Forkopimda, Asisten, OPD ,camat sekabupaten Lumajang yang bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Lumajang.
Jawaban komprehensif ini disampaikan langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, atau yang akrab disapa Bunda Indah, dalam Rapat Paripurna II Lanjutan DPRD Kabupaten Lumajang.
Dalam sambutannya, Bunda Indah secara berurutan menanggapi berbagai isu yang diangkat oleh fraksi, mulai dari tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI, peningkatan pembinaan olahraga, penanganan infrastruktur, pengembangan pariwisata, hingga permasalahan pertambangan dan pelayanan publik.
"Mencermati Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lumajang yang telah disampaikan, saya berikan jawaban dan tanggapan secara berurutan," ujarnya.
Menegaskan komitmen pemerintah untuk transparan dan responsif terhadap masukan dari legislatif.
Bupati juga menyoroti prioritas perbaikan dan pembangunan infrastruktur jalan yang rusak yang sudah termuat dalam RPJMD, dengan harapan dapat dituntaskan dalam 2 hingga 3 tahun ke depan.
Pemerintah Kabupaten Lumajang menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan prestasi olahraga dan memajukan sektor pariwisata daerah. Hal ini disampaikan oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memberikan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait APBD 2024. Jum'at (13/6/2025)
Dalam sektor olahraga, Bunda Indah menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) akan meningkatkan pembinaan bersama KONI dan Cabang Olahraga (Cabor), serta memperbaiki sarana dan prasarana yang memadai bagi para atlet. Hal ini diharapkan dapat mengurangi kebutuhan atlet untuk berlatih atau berpindah ke daerah lain.
Proses pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 ini akan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu Rapat Kerja Komisi, sebelum akhirnya diambil keputusan dalam sidang Paripurna Pengesahan.
Reporter : alief
