R-Semeru.com | Probilinggo — Memasuki hari kedua pelaksanaan Lokakarya Analisis Masalah Penyebab Pengaduan Masyarakat dalam Rangka Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Sektor Pertanian Tahun 2026, suasana kegiatan semakin dinamis, interaktif, dan penuh semangat. Kegiatan yang berlangsung di Aula Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo tersebut menjadi ruang evaluasi sekaligus penguatan komitmen dalam membangun pelayanan publik yang lebih responsif dan berpihak kepada masyarakat.
Pada sesi lanjutan ini, narasumber nasional, Gus Hamim Wajdi, ST., MM., menuntaskan materi hari pertama dengan pendekatan yang lebih aplikatif dan menyentuh persoalan riil di lapangan. Dengan gaya penyampaian yang komunikatif dan penuh energi, ia mengupas satu per satu berbagai bentuk keluhan masyarakat terhadap pelayanan sektor pertanian, mulai dari persoalan administrasi, pola komunikasi pelayanan, lambannya penanganan aduan, hingga kebutuhan masyarakat petani yang belum sepenuhnya terakomodasi secara optimal.
Menurutnya, setiap keluhan masyarakat sejatinya merupakan “alarm evaluasi” yang harus disikapi secara cepat, bijak, dan profesional oleh institusi pelayanan publik.
“Jangan pernah alergi terhadap kritik dan pengaduan masyarakat. Dari sanalah pemerintah bisa mengetahui apa yang masih kurang dan apa yang harus diperbaiki. Pelayanan publik yang baik bukan yang merasa paling benar, tetapi yang mau terus belajar dan berbenah,” tegasnya di hadapan peserta lokakarya.
Tidak hanya memetakan persoalan, Gus Hamim juga memberikan berbagai langkah strategis dan solusi konkret yang dapat diterapkan dalam sistem pelayanan sektor pertanian. Ia menekankan pentingnya membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, serta berorientasi pada penyelesaian masalah, bukan sekadar formalitas birokrasi.
Suasana forum semakin hidup ketika masing-masing kelompok peserta dipersilakan mempresentasikan laporan hasil survei dan temuan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya. Berbagai persoalan riil yang ditemukan di tengah masyarakat disampaikan secara terbuka, mulai dari kendala teknis pelayanan, hambatan komunikasi, hingga harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas pelayanan pemerintah.
Menariknya, setiap laporan kelompok langsung mendapat tanggapan mendalam dari narasumber. Dengan lugas dan sistematis, Gus Hamim memberikan analisis terhadap akar persoalan sekaligus menawarkan solusi yang realistis, terukur, dan dapat diterapkan sesuai kondisi di lapangan.
Diskusi berlangsung aktif dan penuh antusiasme. Para peserta terlihat terlibat serius dalam menyampaikan pandangan, pengalaman, maupun ide-ide perbaikan demi terciptanya sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan humanis.
Melalui kegiatan hari kedua ini, diharapkan seluruh peserta tidak hanya memahami konsep Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara teoritis, tetapi juga mampu menerapkan pola pelayanan yang adaptif, terbuka terhadap kritik, dan cepat dalam memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat.
Lokakarya tersebut sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo dalam memperkuat reformasi birokrasi dan membangun pelayanan publik sektor pertanian yang semakin profesional, transparan, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Reporter : SS
Kontributor : Dinas Pertanian Kabupaten Probolinggo
Editor : Kabiro Kab/Kota Probolinggo
