Probolinggo, r-semeru.com -- Sekjen Organisasi Ikatan Wartawan Probolinggo (IWP) Jamaluddin, angkat bicara terkait proses perekrutan calon Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo, mengingat peran jabatan Sekda dinilai sangat penting untuk memajukan Kabupaten Probolinggo.
"Saya berharap, Kandidat calon Sekda Kabupaten Probolinggo adalah orang yang benar-benar bersih dan tidak pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), jangan ada ruang bagi yang pernah tetperiksa KPK," tegas Jamal, Senin (14/11/2022).
Perlu diketahui, saat ini kabupaten Probolinggo, sedang melaksanakan kegiatan seleksi terbuka sekda dengan kegiatan assesment yang akan dilaksanakan hari ini senin pukul 08.00 WIB di BKD Provinsi Jawa timur.
Adapun kepanitiaan dalam tahapan seleksi terbuka jabatan tinggi pratama di lingkungan Pemkab Probolinggo ada lima orang panitia, yakni, DRS. Anang Triono.MM. (Ahli utama BKPSDM Provinsi Jatim), DR. DRS. Helmi Perdana Putra, Msi. (Insepektur Jatim), Prof. DRS. Suryanto. Msi. (Akademisi Dosen Psikologi Unair Surabaya), Mohammad Ridwan. ST.Meng. (Kepala Kantor Regional II Badan kepegawaian Negara Surabaya), Indah Wahyuni. SH. Msi. (Kepala Badan kepegawaian Provinsi Jatim).
Untuk daftar nama kandidat yang mengikuti assesment adalah :
1. KRISTIANI
2. HERI SULISTYANTO
3. AGUS MUKSON
4. DODIK NUR BASKORO
5. EDI SURYANTO
6. YULIUS KRISTIAN
7. UGAS IRWANTO
"Saya berharap kepada Bapak Drs. HA. Timbul Prihanjoko, agar dari tujuh orang peserta yang ikut asesment ini benar-benar diteliti, karena kami kwatir nantinya yang menjadi sekda pernah diperiksa KPK, meskipun hanya sebatas saksi, pasca oprasi tangkap tangan Bupati probolinggo pada Senin tanggal 30 Agustus 2021," ucap Jamal.
Lebih jauh Sekjen IWP Jamaluddin mengatakan, untuk mensukseskan program-program kerja yang telah disusun, Sekda berkewajiban mengkoordinir ke seluruh jajaran. Oleh karena itu, komunikasi menurutnya merupakan kunci utama dalam mensosialisasikan rencana kegiatan dan langkah yang perlu diambil.
“Sekda mempunyai peranan penting dalam mengawal proses perubahan, yakni dengan cara melakukan gerakan reformasi birokrasi. Karena itu, Sekda terpilih nantinya perlu menata birokrasi agar terwujudnya pelayanan prima, sehingga harapan masyarakat kabupaten probolinggo untuk hidup lebih baik bisa tercapai," pungkasnya.(HD-Tim)
