R_Semeru.com | Lumajang - Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menegaskan bahwa antisipasi dini bukan sekadar langkah teknis, melainkan strategi utama dalam menjaga stabilitas daerah di tengah potensi musim kemarau tahun 2026.
Menurutnya, kesiapsiagaan yang dirancang sejak awal akan menentukan kemampuan daerah dalam menjamin keberlangsungan kebutuhan dasar masyarakat, khususnya air bersih, pangan, dan aktivitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Penanganan Dampak Hidrometeorologi di Jawa Timur, Selasa (7/4/2026), yang menekankan pentingnya transformasi pendekatan dari reaktif menjadi preventif. Ia menilai bahwa pola penanganan berbasis respons cepat perlu dilengkapi dengan perencanaan berbasis risiko yang terukur dan berkelanjutan.
“Langkah antisipatif harus dimulai dari perencanaan yang terintegrasi, sehingga potensi gangguan terhadap kehidupan masyarakat dapat diminimalkan sejak awal,” ujarnya.
Berdasarkan proyeksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September 2026. Informasi ini menjadi landasan penting bagi pemerintah daerah dalam menyusun skenario mitigasi, termasuk pemetaan wilayah rawan kekeringan serta penyiapan langkah intervensi yang tepat sasaran.
Pemerintah Kabupaten Lumajang pun memperkuat strategi pengelolaan sumber daya air secara sistematis, mulai dari optimalisasi jaringan irigasi, rehabilitasi infrastruktur air, hingga diversifikasi sumber air alternatif. Upaya ini tidak hanya bertujuan menjaga ketersediaan air, tetapi juga memastikan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat tetap produktif.
Lebih dari itu, pendekatan edukatif menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan masyarakat. Literasi pengelolaan air didorong agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga aktor utama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya. Kesadaran kolektif ini dinilai mampu memperkuat efektivitas kebijakan pemerintah di tingkat lapangan.
Mas Yudha juga menekankan bahwa kesiapsiagaan menghadapi kemarau harus dibangun melalui kolaborasi lintas sektor yang solid. Sinergi antara pemerintah daerah, perangkat teknis, dunia usaha, hingga masyarakat menjadi fondasi dalam menciptakan sistem ketahanan yang adaptif terhadap perubahan iklim.
“Ketahanan daerah tidak bisa dibangun sendiri. Diperlukan kebersamaan dan komitmen semua pihak agar setiap langkah yang diambil benar-benar berdampak bagi masyarakat,” tegasnya.
Dengan pendekatan yang terencana, adaptif, dan partisipatif, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis mampu menjaga stabilitas wilayah di tengah tantangan musim kemarau. Tidak hanya menjaga ketersediaan sumber daya, tetapi juga memastikan masyarakat tetap produktif, tangguh, dan berdaya dalam menghadapi dinamika lingkungan ke depan.
Reporter: alief
