R_Semeru.com | Probolinggo - Komisi I DPRD kota probolinggo Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan konstitusional terhadap pelaksanaan program kerja mitra kerja terkait, Komisi I DPRD Kota Probolinggo mengagendakan kegiatan strategis bertajuk "Rembuk Pendidikan". Kegiatan ini diselenggarakan secara khusus untuk menjaring saran, tanggapan, serta masukan langsung dari para pemangku kepentingan di bidang pendidikan, baik dari jenjang dasar hingga menengah, swasta maupun negeri.
Hal tersebut tertuang secara resmi dalam Surat Undangan Nomor: 400.14.6/3042/425.050/2026 tertanggal 20 Mei 2026, yang ditandatangani langsung oleh Ketua DPRD Kota Probolinggo, Hj. Dwi Laksmi Syntha K., S.E., dan ditujukan kepada seluruh Pimpinan serta Anggota Komisi I DPRD Kota Probolinggo.
Acara Rembuk Pendidikan tersebut dijadwalkan akan dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal: Senin, 25 Mei 2026
Pukul: 14.00 WIB
Tempat: Ruang Sidang Utama DPRD Kota Probolinggo
Agenda: Mendengar saran dan masukan dari Kepala SD/MI Swasta, SMP/MTS Swasta, serta MI/MTS Negeri; membahas efektivitas penyelenggaraan pendidikan serta urgensi penyaluran Dana BOSDA bagi satuan pendidikan swasta di wilayah Kota Probolinggo.
Kegiatan ini menjadi sangat krusial mengingat fokus utamanya menyasar dua hal utama: penilaian efektivitas penyelenggaraan pendidikan secara umum, serta pembahasan mendalam terkait urgensi dan penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) khususnya bagi satuan pendidikan swasta.
Komisi I DPRD Kota Probolinggo bermaksud menampung aspirasi langsung dari para kepala sekolah, baik tingkat SD dan MI (Swasta), SMP dan MTS (Swasta), maupun perwakilan MI dan MTS Negeri. Kehadiran mereka sangat diharapkan untuk memaparkan kondisi riil di lapangan, kendala yang dihadapi, serta harapan-harapan yang perlu diperjuangkan guna peningkatan mutu pendidikan di Kota Probolinggo.
Melalui pertemuan ini, DPRD ingin memastikan bahwa kebijakan pendidikan dan dukungan anggaran daerah, khususnya BOSDA, benar-benar tepat sasaran, efektif, dan mampu menjawab kebutuhan nyata dunia pendidikan, termasuk kesetaraan pelayanan antara sekolah negeri dan swasta. Hasil rembuk ini nantinya akan menjadi bahan penting bagi legislatif dalam melakukan evaluasi, pengawasan, maupun penyusunan kebijakan dan anggaran yang lebih berpihak pada kemajuan kualitas pendidikan daerah.
Dengan terselenggaranya forum ini, diharapkan terbangun sinergi yang kuat antara DPRD, pemerintah daerah, dan para pelaku pendidikan, demi mewujudkan sistem pendidikan yang lebih baik, merata, dan berkualitas di seluruh wilayah Kota Probolinggo.
Reporter: Ag
