JEMBER, R_SEMERU.COM | Isak tangis memecah kesunyian di sebuah rumah sederhana di Desa Patemon, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Seorang warga penyandang disabilitas menunduk dalam, suaranya bergetar menceritakan kenyataan pahit yang dialaminya bertahun-tahun: tak pernah sekalipun tersentuh bantuan sosial dari pemerintah.
Alasannya, dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), keluarganya masuk kategori *desil 6-10* yang dinilai tidak prioritas dan dianggap mampu secara ekonomi.
Di Atas Kertas "Cukup" Di Kenyataan Sangat Sulit
Keterbatasan fisik membuat Slamet R tidak bisa bekerja seperti warga pada umumnya. Untuk beraktivitas saja ia harus dibantu dua kruk. Sumber penghasilan keluarga pun sangat terbatas, sementara kebutuhan hidup dan perawatan setiap hari menjadi beban berat.
Namun sistem penilaian kesejahteraan justru menempatkan keluarganya di posisi menengah ke atas.
"Saya tidak bisa pergi jauh, tidak bisa bekerja penuh. Setiap ada pembagian bantuan, nama saya tidak pernah ada. Katanya desil kami enam sampai sepuluh, bukan prioritas. Padahal siapa yang tahu kondisi kami setiap hari?," ucapnya dengan mata berkaca-kaca.
Kasus yang dialami Slamet bukan kejadian tunggal. Di banyak daerah, penyandang disabilitas yang tinggal bersama keluarga yang secara kasat mata terlihat layak huni, justru tereliminasi dari daftar penerima bantuan. Sistem belum sepenuhnya mampu membedakan antara kemampuan ekonomi keluarga dan kebutuhan khusus penyandang disabilitas yang menuntut biaya perawatan lebih besar.
Celah Data yang Berujung Penderitaan
Secara regulasi, desil 6-10 memang bukan sasaran utama program PKH, BPNT maupun bantuan pangan lainnya. Namun angka di atas kertas tidak selalu mencerminkan kenyataan di lapangan:
1. Disabilitas membuat kemandirian ekonomi sangat terbatas, terlepas dari kondisi fisik rumah.
2. Biaya perawatan rutin, obat, dan kebutuhan khusus tidak terhitung dalam indikator standar kemiskinan.
3. Bantuan yang seharusnya menjadi jaring pengaman, justru terhenti di batas angka desil.
Harapan: Pemerintah Turun ke Lapangan, Bukan Hanya Lihat Data
Keluarga dan warga sekitar berharap Pemerintah Kabupaten Jember, Dinas Sosial, serta Pemerintah Desa Patemon melakukan verifikasi dan validasi langsung ke rumah-rumah warga. Tidak hanya mengandalkan data yang dikumpulkan sekali, tetapi melihat kondisi riil saat ini.
"Kami tidak meminta istimewa. Cukup adil. Jika ada saudara kita yang tidak bisa berdiri tegak, tidak bisa mencari nafkah sendiri, negara harus hadir, bukan malah berpaling," ujar Slamet.
Semangat keadilan sosial itu seharusnya sampai ke Desa Patemon. Agar tidak ada lagi tangis yang terpendam, tidak ada warga yang merasa dilupakan di tengah kesulitan.
"Bantuan sosial bukan milik mereka yang hanya terlihat miskin di angka. Bantuan sosial adalah milik mereka yang sungguh-sungguh membutuhkan di kenyataan," tungkasnya.
Pewarta: S. Raharjo
