R_SEMERU.COM | JAKARTA — Evaluasi kinerja kabinet dan wacana reshuffle dalam dua tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dinilai bukan sekadar persoalan pergantian figur pejabat, melainkan momentum besar untuk membenahi efektivitas mesin birokrasi secara menyeluruh.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa evaluasi terhadap para pembantunya dilakukan secara berkelanjutan dengan prinsip the right man in the right place.
Langkah tegas berupa pergeseran hingga penindakan hukum akan diambil bagi pejabat yang terbukti tidak kompeten atau bermasalah dalam hal integritas.
Namun, tantangan terbesar tata kelola pemerintahan di Indonesia yang mencakup 514 kabupaten/kota adalah keberadaan gap atau jurang pemisah antara kebijakan pusat dan eksekusi di lapangan.
Presiden menyoroti masih adanya praktik pemolesan laporan oleh oknum birokrasi demi menyenangkan pimpinan (asal bapak senang).
Guna mengatasi persoalan ini, pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi mutakhir seperti kecerdasan buatan (AI), big data, sensor, dan citra satelit.
"Digitalisasi tidak lagi ditempatkan sebatas pembuatan aplikasi, melainkan sebagai instrumen pengawasan mandiri (self-auditing) negara untuk memverifikasi kebenaran laporan administrasi dengan fakta riil di lapangan," tegas Prabowo Subianto.
Ia menambahkan, sejumlah program strategis nasional—seperti Swasembada Pangan, Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Pengembangan Desa Nelayan, Hilirisasi, Ketahanan Energi, hingga pembangunan Giant Sea Wall—dirancang sebagai satu kesatuan ekosistem.
"Tujuannya adalah memperpendek rantai distribusi ekonomi, menutup celah kebocoran anggaran, dan melindungi kawasan pusat logistik nasional," imbuhnya.
Di sisi lain, reformasi BUMN juga menjadi fokus utama melalui langkah konsolidasi, efisiensi, hingga penutupan entitas bisnis yang tidak sehat.
"Pemerintah menekankan pentingnya pengusutan tuntas dan investigasi atas tata kelola BUMN di masa lalu guna memastikan akuntabilitas atas kerugian negara yang terjadi," pungkas Presiden Prabowo Subianto.
Di tengah era disrupsi informasi dan maraknya konten sintetis berbasis AI di media sosial, pemerintah dituntut tidak hanya bekerja keras, tetapi juga mampu menyampaikan capaian kinerja secara transparan.
Pada akhirnya, keberhasilan mesin negara tidak diukur dari seberapa sering pergantian pejabat dilakukan, melainkan dari peningkatan produktivitas nasional dan dampak nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
Reporter: hagia Sofia & ambar
